Menteri Pendidikan dan Kebuadayaan, Prof. Duhadjir Effendy

Muhadjir Dorong Pendidikan Karakter Untuk Perkuat Daya Saing Bangsa

Menteri Pendidikan dan Kebuadayaan, Prof. Duhadjir Effendy

Menteri Pendidikan dan Kebuadayaan, Prof. Duhadjir Effendy

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Prof Muhadjir mengungkapkan bahwa tujuan nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo belum begitu tercapai.
Karena itu, dalam bidang pendidikan, Muhadjir menginginkan kementerian yang dipimpinnya ini mampu mendorong pencapaian nawacita tersebut.

“Dengan arahan Presiden, ada dua persoalan mendasar yang sedang diselesaikan secara nasional. Yaitu tentang kesenjangan, disparitas, dan gap antar masyarakat,” ujar Muhadjir dalam acara Rakernas I Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Jumat (19/8).

Untuk mencapai nawacita itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut mengungkapkan bahwa pembangunan pendidikan karakter harus dilakukan dengan serius, karena bermanfaat dalam pembentukan karakter yang ada di bawah naungan pendidikan dasar dan menengah.

Pendidikan dasar yang dimaksud yaitu tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Muhadjir menerangkan, pendidikan karakter pada tingkat dasar akan berpengaruh terhadap output atau hasil pada pendidikan di tingkat selanjutnya.

Bekal pendidikan karakter merupakan penguat karakter siswa untuk menghadapi persaingan dan melatih tanggung jawab.

Sementara itu, pendidikan vokasi, katanya juga harus menjadi inspirasi yang berkorelasi dengan kebutuhan di lapangan.

Di hadapan pengiat sosial Muhammadiyah seluruh Indonesia, Muhadjir mengatakan pendidikan harus menjadi penguat di semua lini dan itu merupakan ciri dari majunya suatu bangsa.

“Masyarakat harus sama-sama, membantu Indonesia menjadi bangsa yang mampu bersaing,” ucap mantan rektor Universitas Muhammadiya Malang itu.

Editor: Advertorial Tribunnews.com
Prof. Muhadjisr Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Mendikbud Berharap Muhammadiyah Bantu Pemerintah Memajukan Pendidikan Bangsa

Prof. Muhadjisr Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Prof. Muhadjisr Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Muhadjir Effendy mengharapkan Majelis Pelayanan Sosial (MPS) Muhammadiyah se-Indonesia turut serta membantu pemerintah memajukan pendidikan bangsa.

Hal itu, dapat dilakukan oleh MPS dengan mendorong penutasan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Saya senang sekali jika MPS men-supply relawan di daerah untuk memantau dan mendorong KIP segera berjalan lancar dan tepat sasaran,” tutur Muhadjir dalam acara Rakernas I Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Jumat (19/8).

KIP yang merupakan program perdana Presiden Joko Widodo ini sejalan dengan misi muhammadiyah yang ingin menjauhkan anak bangsa dari ketertinggalan dengan bangsa lain.

“Jangan sampai Muhammadiyah menjadi organisasi yang konglomerasi tetapi tidak terkait satu sama lain,” ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang pendidikan tersebut.

Sasaran dari KIP sendiri adalah anak-anak usia sekolah namun belum mampu bersekolah karena tersendat biaya.
Anak-anak tersebut akan diberi kartu pintar untuk membebaskan biaya sekolah.

“Tapi kartu itu tidak akan bisa jadi uang sebelum dianter ke sekolah atau tempat kursus,” kata Muhadjir di hadapat pegiat sosial Muhammadiyah.

Nanti, lanjut dia, sekolah yang akan mendaftarkan anak muridnya yang memerlukan kartu pintar ke Kementerian Pendidikan kebudayaan.

KIP ini, Muhadjir berharap, dapat tersebar dan dimiliki oleh anak-anak yang membutuhkan, terutama oleh anak panti asuhan yang juga siswa sekolah atau akan bersekolah.

“Semua anak akan mendapatkan pelayanan pendidikan,” tegas Muhadjir yang menginginkan pendidikan Indonesia lebih maju.

“Saya sudah diwakafkan oleh Muhammadiyah untuk pemerintah. Tunjukkan kalau kita ini komunitas tealdan dan beradab. Kita harusnya membawa pencerahan,” ucap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.
“Saya tidak gentar apabila masih sesuai visi presiden dan Muhammadiyah tetap di belakang saya,” tambah Muhadjir lagi.

Editor: Advertorial Tribunnews.com
rakernas mpsppmuh

Buka Rakernas PP Muhammadiyah, Mendikbud Harap Ada Relawan Ikut Pantau KIP

rakernas mpsppmuhJakarta – Majelis Pelayan Sosial PP Muhammadiyah dan Aisyiyah menggelar Rapat Kerja Nasional. Tema yang diangkat kali ini adalah mengenai konsolidasi panti asuhan Muhammadiyah dan Aisyiyah.

Rakernas dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Dalam pidato pembukaannya, Muhadjir menyampaikan bahwa Kemendikbud sangat serius terhadap masalah pelayanan khususnya di panti sosial.

“Saya sangat concern terhadap masalah pelayanan. Karena itu menjadi tugas saya di Kemendikbud. Karena di sana ada Direktorat PAUD dan Dikmas yang memang berkutat pada masalah pelayanan pada keluarga dan masyarakat,” kata Muhadjir Effendy di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen R Soeprapto, Jakarta Pusat, Jumat (19/8/2016).

“Karena pelayanan masyarakat sangat luas, yaitu pemberdayaan, ekonomi, serta pendidikan. Sedangkan majelis ini lebih menekankan pada masalah pelayanan sosial,” lanjutnya.

Muhammadiyah, lanjut Muhadjir kini menjadi organisasi Islam yang sudah terkenal namanya. Selain itu banyak hal yang sudah dikerjakan Muhammadiyah dalam bidang pelayanan sosial selama ini.

“Muhammadiyah semakin banyak diberitakan secara birokrasi. Pembagian kerja Muhammadiyah pun semakin luas. Jangan sampai Muhammadiyah menjadi organisasi konglomerasi. Dengan pembagian kerja yang banyak namun tidak menjalin silaturahmi satu dengan yang lain,” ucap Muhadjir.

Saat ini, menurut Muhadjir ada dua hal yang sedang dihadapi oleh Pemerintahan Jokowi-JK. “Yaitu kesenjangan sosial atau gap. Kesenjangan yang bisa juga ekonomi kemudian juga kesenjangan sosial juga kesenjangan pendidikan,” imbuhnya.

Masalah ketenagakerjaan juga menjadi masalah kedua. Namun menurut Muhadjir saat ini pemerintah bisa menekan jumlah pengangguran di Tanah Air.

Muhadjir membandingkan Indonesia dengan Spanyol untuk tingkat pengangguran. Pengangguran di Spanyol kata Muhadjir lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

“Kalau Spanyol itu penganggurannya 27 persen, dan itu banyak menghantam sektor-sektor UKM sana. Kalau di sana UKM nya jasa. Seperti tourism bangkrut. Alhamdulillah kita masih bagus 5,5 persen. Tapi oleh Bapak Presiden ini juga masuk jadi ancaman,” tutur Muhadjir.

“Lalu Kartu Indonesia Pintar, bagaimana kartu itu tepat sasaran. Saya senang sekali jikalau Muhammadiyah punya relawan-relawan yang mau membantu memantau penyebaran KIP ini di setiap daerahnya. Namun memang ini tidak ada uangnya. Toh kita sudah terbiasa juga bekerja tanpa uang kan?” tutupnya disambut tawa peserta Rakernas.

Rakernas ini dihadiri oleh ratusan orang dari Organisasi PP Muhammadiyah dan Aisyiyah seluruh Indonesia. Rata-rata mereka berasal dari panti asuhan-panti asuhan binaan Aisyiyah. (yds/bag)

Yudhistira Amran Saleh – detikNews
Rakernas MPS PP Muhammadiyah, 18-21 Agustus 2016

Perkuat Layanan Sosial, MPS Muhammadiyah Gelar Rakernas

Rakernas MPS PP Muhammadiyah, 18-21 Agustus 2016

Rakernas MPS PP Muhammadiyah, 18-21 Agustus 2016

Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I mulai Kamis sampai Minggu (18-21/8) di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Rakernas ini dihadiri 34 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, serta 176 peserta dari 380 amal usaha Muhammadiyah di bidang sosial seluruh Indonesia. Seluruh Kepala Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyiyah juga akan hadir.

Karena Rakernas dengan tema “Revitalisasi Pelayanan Sosial Muhammadiyah Menuju Indonesia Berkemajuan” ini juga sekaligus konsolidasi panti asuhan Muhammadiyah dan Aisyiyah se-Indonesia.

“Rapat kerja akan membahas isu penting tentang transformasi amal usaha Muhammadiyah di bidang sosial yang telah berkarya lebih dari 1 abad,” jelas Ketua Panitia Rakernas I, Jasra Putra.

Dia menjelaskan sebagai lembaga organisasi kemasyarakatan, pihaknya memang terus melakukan pembelajaran dengan pengembangan 3 program layanan utama yang telah dijalankan kurang lebih 1 abad. Yitu Pendampingan Keluarga, Santunan Keluarga dan Lembaga Pelayanan Sosial.

“Meski dalam perjalanannya proses layanan ini telah jauh melampaui 3 program yang dijalankan. Dengan berdirinya 318 Unit Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, 82 Unit Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, 54 Unit Rehabilitasi Lansia,” ucapnya.

Dalam pengembangannya Muhammadiyah dalam urusan sosial telah berjalan di 4 cakupan area. Yaitu pemberdayaan keluarga miskin, disabilitas, lansia,  dan anak terlantar. Untuk itu guna mengakomodir kebutuhan dan pelayanan yang berkembang di masyarakat Muhammadiyah mengembangkan model baru pelayanan melalui Balai Kesejahteraan Sosial.

“Tentunya konsolidasi pertama ini menjadi forum strategis guna menguatkan dan melakukan pencerahan kerja kerja dan kebijakan pelayanan sosial,” tandasnya.

Sejumlah tokoh yang mengisi Rakernas tersebut antara lain Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy, Ketua Komisi VIII DPR RI Bapak Ali Taher Parasong, Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Djarot Syaiful Hidayat, serta perwakilan UNICEF, Save The Children, dan SOS Children Villages. [zul]

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR RMOL.CO

Rakernas MPS PP Muhammadiyah

Majelis Pelayanan Sosial, MPS PP Muhammadiyah Gelar Rakernas di Jakarta

Ir. Sularno, M.Si, Ketua Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ir. Sularno, M.Si, Ketua Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar rapat kerja nasional sekaligus konsolidasi panti asuhan Muhammadiyah dan Aisyiyah. Rakernas berlangsung 18 hingga 21 Agustus 2016 di Hotel Grand Cempaka Jakarta.

Rakernas yang mengangat tema besar Revitalisasi Pelayanan Sosial Muhammadiyah Menuju Indonesia Berkemajuan dibuka oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, didampingi Ketua MPS Muhammadiyah, Sularno secara simbolis membunyikan angklung.

Dalam sambutannya, Haedar mengingatkan peran pelayanan sosial bagi Muhammadiyah bukan sekadar bersifat administratif, serta tugas rutin yang dilakukan secara teknis saja. Karenanya, ia berharap revitalisasi Majelis Pelayanan Sosial dapat tecapai, setidaknya dalam jangka waktu empat tahun atau selama satu periode kepengurusan. “Peran yang kita lakukan adalah panggilan komitmen Muhammadiyah untuk memajukan masyarakat,” kata Haedar, Kamis (18/8).

Ia mengingatkan, segala elemen Muhammadiyah harus melihat sejarah perjuangan yang telah dirintis KH Ahmad Dahlan, terutama Majelis Pelayanan Sosial. Hal itu dikarenakan KH Ahmad Dahlan telah menekankan, fungsi pelayanan sosial merupakan bagian dari teologi atau fiqih konstekstual, dari perintah Allah SWT yang tertera dalam surat Al Maun.

Haedar menegaskan, KH Ahmad Dahlan telah menegaskan pandangan keagamaan dengan mengajarkan umat beragama, harus memiliki fungsi atau peranan aktif secara sosial bagi masyarakat. Ia menerangkan, fungsi itu menerjemahkan agama merupakan sebuah langkah membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan seluruh umat manusia.

Ketua MPS PP Muhammadiyah, Sularno, mengungkapkan tema rakernas kali ini merupakan kepanjangan dari apa yang telah ditetapkan rakernas PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu. Ia berharap, semua elemen dapat bekerja sama memajukan MPS Muhammadiyah, sekaligus menjalankan apa yang diamanatkan Rakernas PP Muhammadiyah. “Mudah mudahan MPS semakin maju, Muhammadiyah semakin maju dan Indonesia semakin maju,” kata Sularno.

Rakernas sendiri dihadiri tidak kurang 34 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, serta 176 peserta dari 380 amal usaha Muhammadiyah di bidang sosial seluruh Indonesia. Selain itu, rakernas dihadiri hampir seluruh Kepala Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyiyah, yang memang dijadwalkan menjalin konsolidasi.